Kang Emil, Pragmatisme Politik, dan Sikap Adil

โ€‹… Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. … 
QS al-Maidah: 8

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. 

QS an-Nisa’: 58

Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. 

QS an-Nahl: 125

Seminggu belakangan ini, ogut kepengen bingitz bikin tulisan tentang Kang Emil tapi belum kesampaian karena ada keperluan menulis tentang tema lain. Baru akhir pekan ini keinginan ini bisa diwujudkan.   

Bismillah …

Sekitar seminggu yang lalu, ogut melihat kiriman tulisan di grup WhatsApp berkaitan dengan Pencalonan Kang Emil sebagai gubernur jabar 2018 mendatang. Tulisan itu ditulis oleh Harsubeno Arief ogut capture seperti berikut ini.

Tulisan tersebut juga muncul atau diposting di selasar beberapa hari setelah beredar via WA.

Di twitter, ogut liat beredar pula tulisan berupa jawaban atau sikap (yang diklaim) dari Aa Gym atas pencalonan (meski tidak secara langsung menyebut) Kang Emil.

Kedua tulisan di atas secara garis besar ingin mengatakan dan membuat framing negatif (meski dilakukan dengan begitu halus dan tidak dinyatakan secara langsung. Kalo istilah prokemnya sih modus) bahwa Kang Emil tidak setia kepada partai pendukung yang ikut memuluskan langkahnya menjadi walikota Bandung dan malahan justru bersedia didukung oleh partai pendukung penista agama serta ambisius. Framing seperti ini tentu mengandung konotasi yang negatif (kalo tidak ingin disebut terlalu dibuat-buat).

Bahkan lebih jauh Kang Emil pun coba diframing memiliki kiprah yang mirip dengan, siapa lagi kalo bukan the most, the big and common enemy of Indonesian’s moslem, Ahok, dan karenanya menjadi tidak salah untuk diperlakukan seperti Ahok.

Suasana panas saat pilkada DKI Jakarta pun coba dipelihara dan dijaga dengan tujuan akhir (sebisa mungkin) menjegal Kang Emil menjadi calon dan, pada akhirnya juga, gubernur Jawa Barat dalam pilkada/pilgub Jabar 2018.

Kang Emil sendiri telah mengatakan bahwa kesediaan dicalonkan oleh partai “metrotipu” NasDem semata-mata pertimbangan politis yang dinamis dan mengaku sudah berkomunikasi dengan partai-partai pendukung pada 2013, yaitu partai gerindra dan PKS untuk menepis sikapnya yang dianggap seolah “kacang lupa kulitnya” sebagaimana diberitakan oleh Kompas.

Kalo mau jujur, istilah “kacang lupa kulitnya” justru semestinya lebih cocok dialamatkan kepada (meski tidak semua) para wakil rakyat yang sangat nyaman duduk di posisinya di gedung MPR/DPR sebagai hasil dari sumbangan suara rakyat.

Sebagai anggota dewan yang terhormat yang sudah “mewakili” rakyat untuk menikmati segala fasilitas mewah dari negara berupa tunjangan, rumah dan mobil dinas, dll, (wisata dengan modus) kunjungan kerja ke berbagai daerah di dalam dan luar negeri, serta memiliki posisi terhormat di masyarakat, sedikit sekali kontribusinya terhadap rakyat yang diwakilinya.

Sebagai contoh, pada pileg 2014 lalu setidaknya ada 15 artis atau selebriti yang terpilih menjadi anggota DPR. Apa kontribusi, karya, kebijakan, atau apalah keuntungan yang sudah disumbangkan oleh para artis anggota DPR ini yang bisa dirasakan oleh rakyat? 

Apa kontribusi, karya, kebijakan, atau apalah keuntungan yang sudah disumbangkan oleh anggota DPR yang lain terhadap rakyat yang memilihnya?

Mengapa istilah “kacang lupa kulitnya” tidak disematkan juga secara masif kepada (meski tidak semua) para anggota dewan yang terhormat ini?

Sekarang coba bandingkan kontribusi dan karya dari ke-15 artis ini (boleh juga ditambah dengan anggota DPR yang lain) dengan karya dan kontribusi yang sudah disumbangkan oleh Kang Emil sebagai sesama pejabat publik. 

Orang dengan mudah bilang Kang Emil sedang melakukan pencitraan (dalam konotasi negatif) saat “memamerkan” berbagai prestasi dan pencapaiannya sebagai walikota Bandung. 

Namun, mengapa ungkapan pencitraan dan pamer (dalam konotasi negatif) ini tidak ditujukan pula kepada Kang Aher, misalnya, yang juga kerap melakukan hal yang sama?

Politik, sebagaimana dipahami dan pernah disampaikan oleh Kang Emil, begitu dinamis, fleksibel, sekaligus pragmatis. 

Data pilkada serentak 2017 yang dikutip dari beritagar menunjukkan pragmatisme dan fleksibilitas dari partai-partai peserta pilkada. 

Koalisi antarpartai amat cair, tidak memiliki pola tertentu, dan bahkan dilakukan semata-mata hanya untuk meraih kemenangan (pragmatis).

Faktor ideologi tidak menjadi tolok ukur untuk berkoalisi di mana partai dengan ideologi berbeda (bahkan bertolak belakang, misalnya PKS dan PDIP) bisa berada dalam satu koalisi. Tercatat ada 23 koalisi calon kepala daerah pada pilkada 2017 melibatkan PKS dan PDIP.

Kenyataan PKS dan PDIP berada dalam satu kubu tentu sangat berlawanan dengan kondisi politik di DKI Jakarta di mana PKS dan PDIP justru menjadi dua kubu yang berlawanan dan cenderung memiliki sentimen satu sama lain.

Jika sentimen agama bisa dikesampingkan demi meraih kemenangan dan kemaslahatan bersama di daerah lain selain DKI Jakarta pada pilkada serentak 2017 lalu, mengapa hal yang sama tidak bisa dilakukan terhadap Kang Emil?

Pragmatisme politik pada dasarnya juga menjadi landasan politik bukan hanya partai nasionalis melainkan juga menjadi landasan politik partai Islam (kalo boleh melakukan dikotomi atas partai nasionalis dan Islam) seperti PKS.

Prinsip atau kaidah โ€˜mendukung siapa yang diprediksikan menangโ€™ (al muhtamal rojih fauzuhu) sering dipakai sebagai landasan, logika, dan doktrin politik dari pendiri dan sesepuh sekaligus mantan ketua majelis syuro PKS, Hilmi Aminuddin sekaligus menjadi landasan politik PKS.

(Pada kesempatan lain ogut akan bikin tulisan tersendiri tentang hal-hal yang belum terungkap dari PKS dan ustad Hilmi Aminuddin berdasarkan lampiran (berupa transkrip wawancara) desertasi doktoral Arief Munandar tentang PKS.)

Kaidah โ€˜mendukung siapa yang diprediksikan menangโ€™ (al muhtamal rojih fauzuhu) tentu memiliki nilai pragmatisme tinggi. 

Berbagai pembenaran dan legitimasi dengan berbagai hujah yang diambil dari doktrin agama (al-Quran, hadis, dan ucapan serta contoh sahabat) pun dengan mudah diumbar untuk mendukung ijtihad politiknya berdasarkan kaidah di atas.

Salah satu doktrin yang terkenal dari ustad Hilmi Aminudin sekaligus sebagai landasan berkoalisi dengan pemerintahan SBY (selama dua periode) adalah ‘koalisi adalah aqidah kami.’

Hal di atas menunjukkan pragmatisme politik sudah dipraktikkan bahkan oleh partai Islam seperti PKS.

Mengapa pragmatisme politik ini kemudian saat ini digugat justru oleh aktivis partai Islam itu sendiri?

Terbentuknya poros tengah pada tahun 1999 di mana tokoh-tokoh politik Islam (termasuk dari PKS yang saat itu masih berupa PK) sebagai penggagas dan operatornya yang menaikkan sekaligus juga menurunkan presiden dari kalangan Islam dan menggantikan dengan presiden wanita, juga mewakili sebuah pragmatisme politik yang dinamis (kalo tidak mau disebut plin plan).

Politik yang dinamis juga menjadi keniscayaan bahkan dalam Islam, sebagaimana dikemukakan oleh salah satu cendikiawan muslim, Yusuf Qordhowi, dalam bukunya Fiqih Negara.

Salah satu contoh politik yang dinamis dan fleksibel yang dikemukakan Yusuf Qordhowi terkait dengan memilih pemimpin di mana beliau merujuk kepada Imam Ahmad. Berikut kutipan dari pendapat Yusuf Qordhowi tersebut.

Bahkan Imam Ahmad ditanya tentang seorang pemimpin yang kuat tapi bejat yang lain pemimpin taat tapi lemah, dengan siapa sebaiknya berjihad? Imam Ahmad menjawab, “adapun pemimpin yang kuat tapi bejat maka kebejatannya dia tanggung sendiri, dan kekuatannya untuk kebaikan kaum muslimin. Sementara pemimpin yang taat tapi lemah maka ketaatannya untuk dirinya dan kelemahannya atas tanggungan kaum muslimin! Berjihadlah bersama yang kuat walaupun dia bejat.

Dari kutipan di atas dimungkinkan memilih pemimpin yang kuat meski kurang baik agamanya dibanding memilih pemimpin lemah meski taat agamanya dengan pertimbangan kemaslahatan yang lebih besar buat masyarakat luas.

Dalam kesempatan lain pada buku yang sama terkait dengan politik dan kepemimpinan Yusuf Qordhowi juga menulis sebagai berikut.

Dalam masalah ini kita menjumpai beberapa fatwa brilian yang dikeluarkan oleh para ulama terkemuka. Mereka membolehkan penguasa dan pemimpin yang zalim untuk menduduki jabatan politis dan strategis lainnya bila hal itu akan mendatangkan kemaslahatan dan menghilangkan kemudaratan.

Syaikh Yusuf Qordhowi juga menyatakan bahwa ketentuan atau syariat yang terkait dengan politik sangat mungkin untuk berubah dan menyesuaikan dengan waktu dan tempat.

Terkait hal ini diperlukan pula suatu fiqih sendiri yang berisi berbagai pertimbangan dan prioritas dalam mengambil keputusan. Hal inilah yang mendorong beliau menulis buku tersendiri berjudul fiqih muwazanat (pertimbangan/prioritas).

Beberapa pendapat di atas bisa dijadikan kaidah dan prinsip bahwa kesediaan Kang Emil bekerja sama dengan pihak (yang dianggap sebagai pendukung penista agama) sebagai sikap yang bisa ditolerir (dan bahkan didukung) dalam kerangka pragmatisme dan dinamika politik.

(Silakan jika menganggap pernyataan ini sebagai pembenaran (justifikasi) karena pembenaran yang sama juga sering dilakukan oleh pihak yang menuduh.)

Prinsip lain yang juga bisa dikemukakan terkait pencalonan Kang Emil oleh NasDem yang bahkan bersumber dari kitab suci umat Islam sendiri yaitu al-Quran.

Ijinkan ogut mengutip dua ayat al-Quran mengenai anjuran bersikap adil sebagaimana sudah disebut di awal tulisan.

Sikap adil terhadap Kang Emil di sini tentu dengan melihat kebijakan dan pencapaian yang diraih Kang Emil selama menjabat walikota Bandung.

Dalam hal pencapaian tentu tidak ada yang meragukan kemampuan, prestasi, dan keberhasilan Kang Emil. 

Dan sepertinya banyak orang akan sepakat bahwa Kang Emil cakap dan pantas dicalonkan untuk jabatan yang lebih tinggi seperti gubernur Jawa Barat.

Selain populer secara pribadi yang bisa dilihat dari akun media sosialnya yang memiliki banyak fans, penggemar, dan follower (pengikut), kebijakan Kang Emil juga banyak yang tergolong populis dan disukai masyarakat seperti gemar gowes (bersepeda) dan membangun banyak taman di Bandung.

Dari sisi keberpihakan terhadap Islam sendiri diwujudkan Kang Emil dengan melakukan safari solat subuh berjamaah, program magrib mengaji, dan yang terbaru pemberian insentif kepada guru ngaji.

Kebijakan-kebijakan di atas selain populis juga punya dampak positif terhadap masyarakat atau istilah lainnya membawa kemaslahatan bagi masyarakat. 

Tentu hal ini lebih dari cukup untuk dijadikan alasan mendukung Kang Emil sebagai calon gubernur dalam pilkada 2018 mendatang.

Menilai keberpihakan Kang Emil hanya semata-mata dari penerimaan Kang Emil atas dukungan NasDem padahal banyak kebijakan Kang Emil yang bagus dan juga berbagai prestasinya saat menjabat walikota, tentu merupakan sikap yang tidak adil.

Lebih jauh lagi, menjegal pencalonan Kang Emil apalagi dengan menggunakan isu-isu agama sebagaimana yang sudah dilakukan (dan berhasil) pada pilkada 2017 di DKI Jakarta, tentu bukan hal yang baik.

Demi kepentingan politik sesaat, ada sekelompok orang yang (semoga tanpa sadar) justru akan mengorbankan dan bahkan merusak masa depan bangsa.

Kang Emil dan juga tokoh-tokoh muda potensial lain, suka atau tidak suka, merupakan calon pemimpin masa depan. 

Di pundak pemuda-pemuda macam Kang Emil inilah masa depan bangsa Indonesia dipertaruhkan.

Menghalangi majunya calon pemimpin potensial hanya karena kepentingan politik sesaat tentu sama saja dengan menghalangi kemajuan bangsa.

Hal semacam inikah yang antum inginkan?

Adilkah dan bahkan bermoralkah mengorbankan masa depan bangsa hanya demi memenuhi nafsu dan kepentingan politik sesaat?

Sekali lagi ogut ingin sampaikan ayat al-Quran (yang selalu antum agung-agungkan sebagai pedoman hidup), 

Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena adil itu lebih dekat kepada takwa.

Wallahu a’lam bish-shawab.

Advertisements

Published by

mas_bay

Everything happen for a reason. Life with a purpose

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s