Komunikasi Politik PKS

Sapto Waluyo
(Direktur Eksekutif Center for Indonesian Reform)
(tulisan ini dimuat di republika thn 2009)

Sejumlah partai telah melakukan rapat pimpinan tingkat nasional pekan lalu untuk menyongsong pemilihan presiden. Satu di antaranya mendapat sorotan luas, yakni Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang menggelar musyawarah Majelis Syura untuk menentukan arah koalisi. PKS menjadi perhatian karena berhasil menempati ranking keempat dalam percaturan nasional dengan perolehan suara 8,2 persen, menurut tabulasi sementara KPU. Tak pelak, PKS menjadi partai berideologi Islam terbesar di Tanah Air dan berpeluang tinggi mendampingi Partai Demokrat dalam pemerintahan mendatang, di samping partai berbasis massa Islam lain: PAN dan PKB.

Continue reading Komunikasi Politik PKS

Umat Islam sebagai Pengendali Demokrasi?

Umat Islam bisa menang melalui demokrasi tanpa perlu memiliki partai islam

Umat islam selamanya tak akan bisa menang selama msh menjadi operator demokrasi bukan pengendali demokrasi

Berpolitik bukan berarti ikut serta dlm setiap proses politik praktis apalagi jadi operator demokrasi yg boros dan tdk efektif

Operator susah payah bekerja melalui parpol, kampanye, cari duit, bikin slogan, menebar janji2. tapi tak kunjung dpt bnyk suara

Operator demokrasi sudah banyak mengorbankan ideologi, tenaga, dan biaya tapi tak juga kunjung mendapat dukungan signifikan

Padahal umat islam jumlahnya paling banyak tapi knp perolehan suara parpol islam sbg operator demokrasi sangat minim?

Beda kalo umat islam sbg pengendali demokrasi bukan sekadar operator. Pengendali dgn suara mayoritas bisa mengendalikan parpol

Pengendali sebagai pihak yg memiliki bargaining thd partai politik. Dgn kontrak politik sebagai pengikat komitmen

Berdasarkan kontrak politik itulah umat Islam memilih partai politik mana yg akan jadi saluran aspirasi mrk tanpa hrs punya partai islam

Umat Islam ga perlu cape2 kampanye krn udah ada kesepakatan melalui kontrak politik. Tinggal nunggu parpol mematuhi dan menjalankan kontrak

Tinggal nunggu parpol mematuhi dan menjalankan kontrak politik saat terpilih nanti. Pilihan bisa batal kalo kontrak politik tak dijalankan

Bayangkan jika NU & Muhammadiyah mewakili suara umat islam melakukan bargaining dgn kontrak politik thd salah satu parpol

NU & Muhammadiyah jaminan suara umat islam menawarkan agenda umat islam kpd parpol. Parpol berkomitmen menjalankan agenda itu